Keadaan Sebelum dan Setelah Pelantikan Presiden RI 2014

Keadaan sebelum pelantikan.

Polisi Tutup Jalur MK Hingga Putusan Selesai Dibacakan

Kamis, 21 Agustus 2014, 20.03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Polda Metro Jaya masih menutup jalur kendaraan pada kedua arah di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat hingga sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden-Calon Wakil Presiden selesai.
"Arus lalulintas sudah dibuka hanya jalur di depan MK masih ditutup hingga sidang putusan selesai," kata Kepala Polda (Kapolda) Metro Jaya Inspektur Jen dderal Polisi Dwi Priyatno di Jakarta, Kamis (21/8).
Dwi mengatakan seluruh akses jalur yang menuju depan Gedung MK masih ditutup seperti dari Jalan Medan Merdeka Timur dan Utara, Jalan Budi Kemuliaan, serta Harmoni Petugas kepolisian hanya membuka akses jalur kendaraan khusus sepeda motor dari Bundaran Patung Kuda menuju Stasiun Gambir
Sebaliknya, seluruh kendaraan dari arah Stasiun Gambir atau Kedutaan Besar Amerika Serikat dapat melintas ke arah Bundaran Patung Kuda. Kendaraan roda empat yang berasal dari Jalan Budi Kemuliaan arah Patung Kuda diteruskan ke Jalan MH Thamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia dan seterusnya.
Dwi menyebutkan massa pengunjuk rasa telah meninggalkan Bundaran Patung Kuda sehingga arus lalulintas mulai lancar.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/08/21/nanqxz-polisi-tutup-jalur-mk-hingga-putusan-selesai-dibacakan


Setelah pelantikan

Jokowi-JK Segera Naikkan Harga BBM Setelah Pelantikan

Senin, 20 Oktober 2014 | 07:07 WIB 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla akan segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak lama setelah pelantikannya. Kebijakan tak populer itu terpaksa diambil demi meringankan beban keuangan negara dan mengalihkan subsidi pada target yang lebih tepat.

"Kalau Anda ingin tahu, sub sidi untuk BBM itu sekitar Rp 1 triliun setiap hari. Jika kita terlambat menaikkan harga BBM, maka ada Rp 1 triliun uang rakyat yang terbuang setiap hari," kata Jusuf Kalla, di kediaman pribadinya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10/2014) pagi.

Pria yang akrab disapa JK itu melanjutkan, besarnya anggaran untuk subsidi BBM terbukti jelas tak membawa manfaat yang berkeadilan. Ia sebutkan, 70 persen penikmat subsidi BBM adalah masyarakat yang secara ekonomi relatif telah mapan.

"Makin cepat (harga BBM) naik, makin menghemat, minimal Rp 1 triliun perhari. Bisa saja bulan depan (harga BBM dinaikkan)," ujarnya.

Saat ditanya besaran harga kenaikan BBM tersebut, JK belum mau menjawabnya secara gamblang. Tapi ia pastikan, kenaikan BBM harus menyehatkan keuangan negara.

Sebagai pengganti subsidi BBM, kata JK, pemerintah akan mengalokasikan subsidi ke sektor lain dan memberikan bantuan langsung berupa uang tunai selama periode tertentu.

Bantuan uang tunai diberikan untuk meredam gejolak, khususnya pada masyarakat ekonomi rendah yang akan terkena dampaknya. "Apapun namanya, kompensasi untuk rakyat harus ada. Modelnya bantuan uang langsung," ucapnya.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/20/070700726/Jokowi-JK.Segera.Naikkan.Harga.BBM.Setelah.Pelantikan

Kesimpulan : Setelah membaca beberapa artikel dari Kompas dan Republika, terlihat Kompas itu seperti pro-Jokowi sedangkan Republika seperti pro-Prabowo saat sebelum pelantikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Republika cenderung melihaat dari sisi Prabowo, sedangkan Kompas lebih sering enceritakan Jokowi.

Kembali ke berita yang ada di atas, sebelum pelantikan terliha sebelumnyat seperti akan ada kerusuhan yang dimotori oleh suatu oknum. Setelah pelantikan, Jokowi-JK ingin menaikkan harga BBM agar uang rakyat sebesar Rp1 Triliun tidak hilang setiap harinya.